Paham anti vaksin yang meluas di dunia membuat
penyakit-penyakit kembali bermunculan. Oleh karena itu beberapa negara
berusaha melawannya dengan menerapkan aturan tegas pada siapa saja yang
menghalangi anak mendapat vaksinasi.
Berkaitan dengan hal
tersebut Indonesia juga sebetulnya punya aturan tegas yang bisa dipakai
untuk melawan paham anti vaksin. Bila yang menolak memberikan vaksin
tersebut adalah seorang tenaga kesehatan misalnya, maka ia bisa
dikenakan Undang-undang (UU) no 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan
dengan ancaman penjara hingga lima tahun.
B
"Sepertinya
harus ada korban dulu, sakit atau mati baru tenaga kesehatan bisa kena
sanksi pidana dan atau denda," kata Direktur Surveilans dan Karantina
Kesehatan, dr Elisabeth Jane Soepardi, MPH, DSc, kepada detikHealth dan ditulis Jumat (16/6/2017).
Sementara
itu bila yang menolak memberikan vaksin atau anti vaksin adalah sang
orang tua, maka ia bisa dilaporkan ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia
(KPAI). Menurut dr Jane, UU tentang perlindungan anak sudah menjamin
bahwa anak berhak untuk hidup sehat salah satunya lewat imunisasi.
Bila
terbukti bersalah, maka hak asuh yang dimiliki orang tua bisa dicabut.
Anak akan dititipkan ke saudara, tetangga, atau bila perlu di panti
asuhan yang dikelola oleh pemerintah.
"Keluarga atau masyarakat
(tetangga) tanggung jawab. Atau pemda tempatkan anak di panti. Jadi
hukum melarang ada anak berkeliaran di jalan tanpa pengawasan orang
dewasa," ungkap dr Jane.
Dalam hal ini dr Jane berharap KPAI
mulai mengambil peran bergerak bila ada orang tua yang diketahui tidak
memvaksinasi anaknya. "Sudah waktunya KPAI bekerja di sini," pungkas dr
Jane.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar