alasan target indonesia zero TBC sulit dicapai

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan RI menargetkan Indonesia tidak memiliki kasus tuberkulosis (TB) baru pada tahun 2035. Program yang disebut seabgai Zero TB 2035 ini dinilai pakar sulit terealisasi tanpa adanya kerjasama lintas sektor.

dr Erlina Burhan, SpP(K), Ketua Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) Jakarta, mengatakan Zero TB 2035 tidak akan berhasil jika hanya sektor kesehatan saja yang bekerja. Penanganan yang komprehensif dan lintas sektor harus dilakukan jika target ingin terwujud.

"Sebetulnya Indonesia ini orangnya pintar-pintar dan jago analisis. Bikin regulasi, bikin modul, bikin pedoman semuanya sangat bagus. Masalahnya kita lemah di implementasi," tutur dr Erlina kepada warwatan, ditemui di RS Persahabatan, Rawamangun, Jakarta Timur.

Baca juga: Indonesia Darurat TB, Pakar Sebut Jumlah Pasien Drop-out Masih Tinggi

Dikatakan dr Erlina, pengentasan TB tidak bisa dilakukan oleh sektor kesehatan sendirian. Dokter dan rumah sakit menurutnya, hanya memiliki kemampuan untuk mendeteksi penyakit, memberikan diagnosis dan berusaha semaksimal mungkin agar pasien sembuh.

Namun untuk TB yang sebagian besar pasiennya berobat rawat jalan, dokter dan rumah sakit tidak memiliki kewenangan ketika pasien sudah di rumah. Apalagi salah satu penyebab gagalnya pengobatan TB adalah pasien yang tidak patuh saat berobat atau bahkan putus pengobatan.

"Karena itu butuh sektor public health di sini, puskesmas misalnya yang memantau apakah pasien teratur dan rutin minum obat. Dibutuhkan juga keterlibatan Pemerintah Daerah melalui lurah, terutama lurah di daerah kantong TB, untuk memastikan warganya minum obat dengan patuh," papar dokter yang juga Wakil Ketua Komisi Ahli Tuberkulosis ini.

Di lain pihak, keterlibatan Kementerian dan Dinas Sosial juga tak boleh ditinggalkan. Berdasarkan pengalamannya praktik, masih banyak pasien TB yang tak bisa pergi ke RS untuk berobat karena tak memiliki ongkos atau lebih memilih bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Terakhir, adanya keterlibatan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dari sisi promosi dan prevensi menurut dr Erlina sangat penting. Dengan mengirimkan SMS blast atau pesan singkat, masyarakat dapat memiliki informasi yang lebih baik soal TB.

"SMS blast seperti yang menyuruh orang nyoblos di Pemilu itu kan metodenya bagus mengingatkan orang untuk memilih. Nah dengan TB bisa juga, misalnya bagi yang awam diberi beberapa informasi dan keutamaan pemeriksaan dini," ungkapnya.

"Sementara untuk pasien, bisa digunakan sebagai pengingat atau reminder untuk minum obatnya," tutupnya